Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subinatoro. Foto dok Indosuara.
Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subinatoro dalam acara Sosialisasi Kebijakan Program Penempatan dan Perlindungan TKI Kepada Stakeholder Terkait di Medan, Jumat 7/4/2017 menyatakan permintaan dari Negara Penempatan untuk TKI Skill dan profesional masih tinggi. Permintaan belum bisa dipenuhi karena masih terkendala kondisi faktual ketenagakerjaan yang masih didominasi oleh TKI Low Skill.
Narasumber dalam kegiatan sosialisasi terdiri Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subinatoro, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan BNP2TKI Dwi Anto, Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI Haryadi Agah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Lilik Bambang Lestari dan dan Kepala BP3TKI Medan, Syahrum.
Agusdin mengakui masih kesulitan memetakan potensi TKI skill dan perawat. Banyak permintaan namun sulit untuk mencarinya, padahal jumlah angkatan kerja yang menganggur 7,56%. Hal ini disebabkan ada beberapa kekurangan seperti masih terbatasanya tenaga kerja dan masih adanya tenaga kerja Low Skill. Perkembangan semakin dinamis banyak yang perlu diperhatikan agar kebijakan dipusat dapat diintegrasikan dan diimplemetasikan dengan baik. Supaya bisa memberikan pelayanan kepada TKI dan stake holder dengan baik sebagaimana cita-cita BNP2TKI.
Banyak TKI pabrik ke Malaysia. Ke depan harus berubah tidak lagi low skill tapi TKI profesional seperti perhotelan, perawat, bidang Informasi Teknologi, rumah sakit jompo, bidang migas dan lainnya.
Saat ini masih terbatas lembaga-lembaga yang tersertifikasi. Padahal untuk menjadi TKI sektor informal yaitu Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) wajib hukumnya disertifikasi, dan yang TKI sektor formal diwajibkan disertifikasi. Negara meningkatkan TKI sektor formal dan profesional dengan mengurangi PLRT sebagaimana TKI PLRT penempatan TKI ke Timur Tengah sebagai PLRT sudah distop. Penempatan TKI PLRT masih buka untuk wilayah Asia Pasifik.
Saat ini 95 % masalah menimpa TKI sektor informal dan pada sektor ini belum ada Undang-undang yang mengatur. Beberapa masalah yang sering dihadapi karena ada gap informasi yang diterima oleh TKI yang mereka terima dari calo/sponsor. Turun tangan pemerintah melalui proses komunikasi dengan Kelurahan, Camat, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sangat diperlukan.
BNP2TKI mengembangkan sosialisasi melalui pola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Perguruan Tinggi. Program ini menyentuh langsung kantong-kantong TKI. BNP2TKI mengoptomalkan memberikan informasi P2TKI kepada masyarakat dibantu oleh mahasiswa.
BNP2TKI mengatur Lembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung penempatan dengan Rating. Jika Lembaga ini salah tidak usah ragu-ragu untuk memberikan sangsi. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sudah diberlakukan kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bukti bagi TKI yang resmi dan prosedural. Dengan adannya KTKLN penempatan TKI non prosedural diharap bisa diminimalisir.
Untuk pembiayaan TKI, BNP2TKI bekerjasama dengan 12 lembaga. Terdiri 7 Bank dan 5 Lembaga Keuangan. Ini semua dioreantesikan untuk TKI yang tidak mempunyai biaya dan dibantu agar bisa berangkat menjadi TKI. Penempatan TKI oleh Pemerintah sudah terjalin dengan 5 negara. Korea Selatan, Jepang, Kanada, Malaysia tapi sudah tutup dan Timur Leste yang juga sudah dihentikan. Jadi masih ada 3 negara yang saat ini bekerjasama dengan BNP2TKI. Dari negara tersebut penempatan ke Korea menjadi favorit. Dari kuota 5.200, jumlah peminat yang mendaftar tahun ini mencapai 30.000 pelamar.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Lilik Bambang Lestari mengatakan, TKI yang bekerja ke Luar Negeri harus memiliki dokumen yang lengkap. Jika tidak lengkap bisa dikatakan TKI non prosedural. TKI yang berangkat secara tidak resmi berangkat tidak memiliki dokumen dan melalui pelabuhan-pelabuhan Tikus. Pihak imigrasi mendukung sepenuhnya langkah-langkah dari BNP2TKI. Isu harga diri bangsa banyak dilecehkan, jual beli organ, kurir narkoba dan lainnya harus cepat dihentikan. Imagrasi mencatat masih ada TKI yang berangkat tidak resmi ke Lebanon, Saudi Arabia, Hongkong, dan Malaysia.
Kabid Binapenta Disnakertans Provinis Sumatera Utara, Usman Harahap mengatakan sekarang banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Ini perlunya pendidikan dan keterampilan masyarkat kita ditingkatkan. Kualifikasi harus dibenahi agar tenaga kerja kita tidak kalah saing dengan tenaga kerja asing. (ol)