Dokumentasi BPPKB Propinsi Jawa Timur
Pemerintah terus melakukan langkah untuk pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di seluruh Indonesia. Salah satu bukti komitmen pemerintah adalah penandatanganan komitmen pencegahan dan penanganan TPPO oleh seluruh propinsi di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bali, 27 – 31 Agustus 2016.
Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Propinsi Jawa Timur, Hari Chandra mengatakan, penandatanganan komitmen itu juga tindak lanjut dari program Three Ends, yakni mengakhiri perdagangan orang.
Program Three Ends adalah program yang digagas oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak. Sebelumnya, program ini telah digagas dan dihasilkan dalam pertemuan nasional yang diikuti perwakilan pemerintah, akademisi, NGO, lembaga profesi, lembaga keagamaan dan media massa di Yogyakarta, awal Juni 2016.
Dalam Rakornas di Bali ini, hadir Badan PP dan KB se Indonesia, Kabareskrim Polri, Deputi Menko PMK. Kedutaan Besar Yaman, Ditjen Bangda Depdagri dan Deputi Bid Perlindungan Hak Perempuan KEMEN PP PA.
“Kegiatan Rakornas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Bali adalah wujud nyata dan komitmen pemerintah pusat, propinsi hingga kabupaten dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO,” ujar Chandra, Rabu (7/9/2016).
Chandra menjelaskan, Rakornas di Bali, bagi BPPKB Propinsi Jawa Timur bisa menjadi tambahan referensi dalam menjalankan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan TPPO yang saat ini telah memasuki tahap monitoring. “Dari apa yang kami lakukan, harapan kami adalah adanya trend penurunan TPPO di Jawa Timur,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan BPPKB Propinsi Jawa Timur, Diah Soepartijani mengatakan, pertengahan September, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menyelenggarakan pertemuan di tingkat Jawa Timur.
“Menurut rencana akan dilakukan 19 hingga 21 September mendatang. Pertemuan ini seperti yang telah dilakukan di Yogyakarta,” cetusnya.
Sekedar informasi, data Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Jawa Timur, trend trafficking mengalami penuruan dalam waktu empat tahun terakhir. Jumlah tertinggi terjadi di tahun 2012 (83 kasus), sedangkan di tahun selanjutnya terus mengalami penurunan. Di tahun 2013 (39 kasus), 2014 (15 kasus), 2015 (5 kasus). (yw)