Penandatanganan Komitmen Bersama yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Foto diambil dari BNP2TKI.
Rabu (14/12/2016) perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah bertekad mewujudkan Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di sembilan Kabupaten/Kota kurang dari 1 tahun. Hal ini sejalan dengan ide memuliakan para pahlawan devisa, serta terinspirasi 4 provinsi lain yang telah memulai kerja keras membangun LTSP dalam waktu singkat. Diawali penandatanganan Komitmen Bersama oleh Pemda Jawa Tengah disaksikan oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dijadikan sebagai langkah awalnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan Pemprov Jawa Tengah berkomitmen penuh melayani TKI dengan layanan terbaik, cepat dan tidak ada lagi pungli. Mereka sudah berjuang hidup sendiri, demikian diharapkan Ganjar Pranowo.
Sejalan dengan itu, ke-9 Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah juga menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan LTSP ini, sekaligus telah menyiapkan lokasi kantor LTSP tersebut. Terkait anggaran pembangunan infrastruktur LTSP sebesar Rp 3 miliar, akan dibicarakan antara Sekda Provinsi Jawa Tengah dengan sembilan pemerintah kabupaten di minggu depan.
Penandatanganan Komitmen Bersama yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah Rabu (14/12/2016). Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 9 Bupati di Jawa Tengah, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Inspektur Jendral Kemenaker Sunarno, Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono, Kepala Kanwil Kumham Jawa Tengah Bambang Sumardiono, dan Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK Wagiran.
Komitmen Bersama dalam pembangunan kawasan layanan terintegrasi di daerah asal TKI ini akan didirikan di Kabupaten Cilacap, Brebes, Pemalang, Grobogan, Wonosobo, Sragen, Kendal, Pati dan Banyumas. Pemprov Jawa Barat juga telah mengoperasikan kantor layanan terintegrasi di Kabupaten Indramayu dan membangun secara serentak di Sukabumi, Cianjur, Subang, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Bandung dan Cirebon. Serta di NTB, LTSP akan dibangun di Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, Lombok Barat dan Lombok Utara.
“Pendirian LTSP ini sejalan dengan kebijaksanaan program untuk mendekatkan kawasan layanan terintegrasi ke kantong-kantong calon TKI, sehingga terwujud pelayanan yang murah, cepat dan transparan,” jelas Staf Khusus Kepala BNP2TKI, Dedi Noor Cahyanto.
Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono mengatakan pendirian LTSP merupakan satu upaya untuk menghentikan eksploitasi yang dilakukan antara lain oleh calo, sejak meninggalkan tanah air hingga kembali dari negara penempatan.(ol)