Foto diambil dari CNA.
Badan pengawas pemerintah Taiwan pada Selasa menuntut agar Kementerian Tenaga Kerja (MOL) memperbaiki cara mereka mengelola perekrutan ABK migran yang terlibat dalam penangkapan ikan di pesisir. Taiwan gagal menanggapi kasus tahun lalu ketika seorang agensi tenaga kerja diduga terlibat dalam perdagangan manusia.
Sebanyak 11.343 ABK migran dipekerjakan sebagai nelayan di zona ekonomi eksklusif Taiwan, dan MOL bertanggung jawab mengelola perekrutan ABK dan menangani kasus penganiayaan atau pelecehan, kata anggota Control Yuan, Wang Mei-yu (王美玉).
Melalui pekerjaannya sebagai agen tenaga kerja, agensi tersebut melaporkan beberapa ABK migran sebagai “kaburan” tetapi agensi tersebut malah mempekerjakan mereka di pekerjaan di mana mereka dieksploitasi oleh majikannya.
Ketika pemilik kapal menugaskan Huang untuk mempekerjakan ABK, dia melaporkan kuota yang banyak pada MOL, sehingga dia dapat mengirim karyawan tambahan untuk bekerja secara ilegal di kapal penangkap ikan lainnya, kata Wang.
Masalah lain yang ditemukan oleh Control Yuan termasuk kurangnya inspeksi perusahaan agensi tenaga kerja yang bermasalah, kata Wang.
ABK migran yang bekerja di perikanan pesisir mengajukan 1.521 pengaduan ke MOL dari tahun 2017-2019, termasuk laporan bahwa mereka telah dipindahkan secara ilegal ke majikan lain, paspor mereka disita, atau gaji mereka dipotong atau ditahan.
Kasus ABK migran yang dilaporkan sebagai kaburan juga terkonsentrasi di beberapa perusahaan, dimana lima instansi melaporkan lebih dari 100 orang hilang antara tahun 2015-2020.
Bahkan setelah menerima keluhan dan laporan ini, MOL tidak meningkatkan inspeksi, yang mencerminkan betapa kecilnya mereka menghargai hak-hak ABK migran, kata Wang.